Sampurasun,
Berikut adalah artikel - artikel terkait mengenai penyiaran di Jawa Barat yang dirangkum dari berbagai sumber, sebagai beikut :
Ratusan Televisi Lokal di Jabar Antre Izin
Ratusan stasiun televisi lokal baru di Jawa Barat menunggu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Tingginya gairah mendirikan televisi lokal ini tidak terlepas dari rencana bakal segera direalisasikannya sistem penyiaran berjaringan.
Berdasarkan data Bidang Infrastruktur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jabar, terdapat 129 televisi lokal yang mengajukan IPP kepada KPI dan pemerintah. Dari jumlah ini, hanya 47 diantaranya yang dinyatakan memenuhi syarat kelayakan dari KPI dan menunggu proses perizinan lanjutan.
Menurut Komisioner Bidang Infrastruktur KPI Daerah Jabar Z. Al Faqih, Jabar mencatatkan diri sebagai provinsi dengan pengajuan izin lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia. "Secara ekonomi, wilayah Jawa Barat cukup maju. Orang pun tertantang untuk mendirikan radio dan televisi agar bisa mendapat keuntungan," tuturnya Minggu (27/9) kemarin.
Di Bandung, ibukota Provinsi Jabar, sebagai contoh, akan ada tambahan setidaknya tujuh televisi lokal baru. Ini akan semakin melengkapi daftar pilihan masyarakat mengingat sebelumnya sudah ada enam televisi lokal yang lebih dulu muncul di sana.
Tingginya minat mendirikan televisi lokal ini, diakui Faqh, tidak terlepas dari rencana akan segera diterapkannya sistem penyiaran berjaringan. "Peraturan Menteri 32/2007 menyebutkan pelaksanaan penyiaran berjaringan ini pada 2009. Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi," tuturnya.
( sumber : Red/ST dari Kompas.com,http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1392 )
Ranah Jabar Kebanjiran TV Lokal
Dalam waktu dekat, 47 stasiun televisi lokal baru akan mengudara di Jawa Barat. Televisi-televisi lokal diharapkan menjadi oase bagi masyarakat di tengah-tengah kondisi buruknya kualitas siaran televisi nasional. Hal tersebut mengemuka dalam jumpa pers yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar, pekan lalu. Hadir Ketua KPID Jabar Dadang Rahmat Hidayat dan anggota-anggota KPID Jabar lainnya yaitu MZ Al Faqih, Haris Sumadiria, Nusyawal, dan Atie Rachmiatie. Ke-47 stasiun televisi lokal ini adalah mereka yang telah lolos mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPI. Dari jumlah ini, 32 di antaranya televisi swasta dan delapan televisi berlangganan. Hingga saat ini, baru 11 dari 47 televisi lokal yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari pemerintah. "Belum seluruhnya mendapatkan karena FRB (Forum Rapat Bersama) dengan pemerintah masih terus berlangsung," ucap Al Faqih, Komisioner Bidang Infrastruktur. Ia menjelaskan, dari total 961 pemohon IPP di Jabar, hanya 444 di antaranya yang diikutkan dalam FRB untuk diproses IPP-nya. Lebih dari 55 persen pemohon tidak bisa memenuhi verifikasi administratif dan faktual. Ada yang alamatnya tidak benar, bahkan palsu identitas KTP-nya, ucapnya. Angka 961 pemohon ini adalah jumlah yang luar biasa besar. "Dibandingkan daerah (KPID) lainnya, jelas ini adalah yang paling besar," tutur Dadang Rahmat Hidayat. Banyak yang menganggap industri media penyiaran adalah glamor. "Dan, bisa memberikan keuntungan yang besar," tutur Al Faqih mencoba mereka-reka penyebab tingginya minat mendirikan media penyiaran di Jabar. Meskipun demikian, gairah mendirikan televisi lokal ini dianggap sebagai hal positif. Menurut Atie Rachmiatie yang membidangi isi siaran, masyarakat daerah bisa menaruh harapan banyak kepada televisi lokal untuk mendapatkan hiburan dan informasi yang mendidik.
( Sumber : Red/RG dari Kompas,http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1387 )
Siaran Pers No. 201/PIH/KOMINFO/10/2009 tentang Pengesahan Peraturan Menteri Kominfo Mengenai Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi
Menteri Kominfo Mohammad Nuh pada tanggal 19 Oktober 2009 telah menanda-tangani Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Pengesahan Peraturan Menteri tersebut merupakan wujud konsistensi pemerintah, mengingat sebelumnya pada bulan Desember 2007 yang seharusnya dilakukan ternyata ditunda hingga paling lambat bulan Desember 2009.
Ada beberapa poin penting menyangkut isi dari PerMen No.43 ini yaitu :
1. Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal
2. Dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan.
3. Stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan s tasiun anggota berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.
4. Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari.
5. Siaran lokal tersebut adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat, yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
Artikel lengkapnya dapat dilihat pada : http://www.depkominfo.go.id/2009/10/20/siaran-pers-no-201pihkominfo102009-tentang-pengesahan-peraturan-menteri-kominfo-mengenai-penyelenggaraan-penyiaran-melalui-sistem-stasiun-jaringan-oleh-lembaga-penyiaran-swasta-jasa-penyiaran-tel/
Semoga kumpulan beberapa artikel ini dapat berguna dalam menyikapi dunia penyiaran di tanah air ini.
Hurip Sunda
Sampurasun,
Beberapa hal yang harus kita ketahui tentang teknologi Televisi Digital :
A. Perkembangan Teknologi
1. Berubahnya teknologi analog menjadi teknologi digital
2. Revolusi menuju teknologi wireless ( nirkabel )
3. Konvergensi teknologi komunikasi,informasi dan penyiaran
4. Digitalisasi pada semua aspek kehidupan ( e-lifestyle,mobile e-lifestyle )
B. Alasan Migrasi dari analog ke digital
1. Migrasi dari sistem penyiaran TV analog ke digital merupakan tuntutan global
2. Kita tidak dapat menghindar untuk tidak mengadopsi teknologi siaran digital,karena lambat laun peralatan yang menggunakan teknologi analog akan ditinggalkan dan tidak diproduksi lagi
C. Keuntungan Digital
1. Efisiensi penggunaan frekuensi
2. Satu kanal analog = s/d 6 Program Digital
3. Kualitas gambar dan suara jauh lebih baik ( tidak noise & ghost )
4. Dapat diterima dalam keadaan bergerak ( mobile ) dengan kualitas baik
5. Efisiensi daya pancar ( kurang lebih 25% dari analog )
6. Konvergensi dengan aplikasi lain ( handphone,komputer )
7. Beralihnya negara - negara lain ke teknologi digital
D. Tambahan Alat bagi pemirsa televisi
Set Top Box ( STB ) adalah alat yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi analog. Dengan menggunakan STB, penerima TV analog masih bisa digunakan untuk menerima siaran digital.
E. Negara - negara yang telah selesai migrasi ke Digital
1. Inggris
2. Jerman
3. Belanda
4. Singapore dll
F. Negara - negara yang sedang migrasi ke Digital
1. Amerika, Juni 2009
2. Jepang, Juli 2011
3. Negara - negara ASEAN ( kecuali Singapore ) diperkirakan 2015
Bagaimana dengan kondisi televisi lokal ?
Dalam konteks bisnis ( swasta ), baru sekitar 5% yang berada pada posisi Break event Point ( BEP ) dan selebihnya masih survive, namun faktanya mampu bertahan dengan komitmen yang kuat dari televisi lokal, yakni : "menjaga keseimbangan idealisme & komersialisme" . Dalam kondisi Survive televisi lokal harus siap menghadapi era digital, karena merupakan suatu tuntutan perkembangan teknologi.
Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat sebagai berikut :
1. Perijinan televisi lokal yang masih tertunda
2. Peta alokasi frekuensi
3. Kajian Hukum
4. Penyelenggaraan program dan infrastruktur
5. Model bisnis penyiaran televisi digital
Jika televisi digital berjalan yang seharusnya menjadi keuntungan bagi masyarakat adalah :
1. Secara teknis gambar dan suara lebih berkualitas
2. Banyak pilihan
3. Lebih murah
Hurip Sunda
sumber - sumber diambil dari bahan presentasi 16 Juni 2009 ,oleh :
1. Ketua KPID Jabar
2. Direktur Sarana Teknologi Komunikasi Direktorat Jenderal SKDI Depkominfo RI
© Free Blogger Templates Wild Birds by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP
